canvas.news Makassar – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Jumat (17/4/2026), dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dewan Lingkungan Hidup, serta unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa capaian pengelolaan sampah di Makassar baru sekitar 2 persen, jauh tertinggal dari target nasional 51,2 persen. Kondisi ini mendorong Pemkot untuk mempercepat langkah pembenahan, terutama melalui penguatan peran wilayah dan edukasi masyarakat.
Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, menekankan pentingnya pengembangan bank sampah. Dari kebutuhan sekitar 300 unit, baru 100 yang aktif beroperasi. Menurutnya, pemilahan sampah dari rumah tangga menjadi kunci keberhasilan sistem yang berkelanjutan.
Anggota Dewan Lingkungan Hidup, Marini Ambo Wellang, menambahkan bahwa peran camat dan lurah sangat strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. “Sinergi lintas sektor menjadi kunci. Penanganan sampah tidak bisa dilakukan parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Sementara itu, Irwan Ridwan mengingatkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar yang diperkirakan hanya mampu bertahan 18 bulan ke depan jika tidak ada intervensi signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menegaskan perlunya menghentikan praktik open dumping dan beralih ke sistem sanitary landfill. Ia juga menyebutkan rencana pembangunan Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) di Tamangapa dengan kapasitas 1.300 ton per hari, serta pemanfaatan teknologi RDF, gasifikasi, dan pirolisis.
FGD juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Meski demikian, Kecamatan Tallo menjadi contoh positif dengan mampu mereduksi 50 ton dari 89 ton sampah per hari melalui integrasi program pengelolaan sampah dan urban farming.
Sebagai langkah penguatan, Pemkot Makassar menyiapkan tenaga edukator persampahan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Forum juga meminta setiap camat menyusun pemetaan masalah sampah di wilayah masing-masing agar solusi yang dihadirkan lebih terarah dan sesuai karakteristik lokal.
“Penanganan sampah di Kota Makassar membutuhkan langkah luar biasa melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan peran wilayah, serta transformasi perilaku masyarakat,” tegas Helmy.
Tinggalkan Balasan