Luwu Timur, Canvas.news, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menyasar dua sektor yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, yakni energi dan distribusi bahan pokok.
Langkah tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V dan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Bupati Luwu Timur diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin, memaparkan kondisi inflasi sekaligus strategi yang ditempuh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga.
Secara year on year (yoy), inflasi Luwu Timur pada Agustus 2026 tercatat 2,34 persen. Sementara secara month to month (mtm), daerah tersebut mengalami deflasi sebesar 0,43 persen.
Menurut Andi Juana, kondisi tersebut tidak terlepas dari penerapan strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Namun, pengendalian inflasi tidak berhenti pada rapat koordinasi. Pemkab Luwu Timur juga mengambil langkah langsung di lapangan, terutama untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan.
“Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi, tetap terpenuhi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM,” jelas Andi Juana.
Selain BBM, perhatian juga diarahkan pada distribusi LPG 3 kilogram yang merupakan barang bersubsidi.
Pemkab Luwu Timur mengambil langkah dengan menginstruksikan ASN dan pegawai PT Vale Indonesia untuk tidak menggunakan LPG 3 kilogram.
Kebijakan tersebut diarahkan agar LPG bersubsidi dapat lebih tepat sasaran dan tersedia bagi masyarakat yang memang berhak dan membutuhkan.
Di tingkat provinsi, Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan sebelum gejolak harga terjadi.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki sistem peringatan dini dan berani mengambil tindakan ketika mulai muncul indikasi gangguan pasokan maupun kenaikan harga.
“Kepala daerah harus berani mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesusahan. Harus ada early warning atau proteksi dini. Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak,” tegasnya.
Jufri juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mendukung langkah pengendalian inflasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, memaparkan perkembangan inflasi di Zona V yang mencakup Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja TPID masing-masing daerah agar kebijakan pengendalian inflasi tidak berhenti pada koordinasi, tetapi menghasilkan langkah yang terukur.
Forum tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Zona V untuk memperkuat sinergi dalam menjaga pasokan, distribusi dan stabilitas harga.
Dengan kondisi inflasi yang tetap terkendali, Pemkab Luwu Timur menempatkan pengawasan BBM, ketepatan sasaran LPG bersubsidi, serta penguatan strategi 4K sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat.
(Red)
Tinggalkan Balasan