Canvas.news MAKASSAR – Persoalan penguasaan dan penyerobotan aset milik Pemerintah Kota Makassar kian marak dan menjadi perhatian serius Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Menyadari dampak besar yang ditimbulkan, Munafri menegaskan komitmennya untuk menata sekaligus menertibkan aset daerah, terutama yang menyangkut sektor pendidikan dan perekonomian.
Langkah terbaru dilakukan Munafri dengan menjalin koordinasi erat bersama aparat hukum. Pada 14 Januari 2026, ia bersilaturahmi dengan jajaran Polda Sulsel untuk memperkuat sinergi dalam pengamanan aset daerah.
“Sinergi lintas institusi ini penting untuk menjaga kondusivitas kota sekaligus memastikan seluruh agenda pembangunan dapat berjalan dengan aman,” tegas Munafri, yang akrab disapa Appi.
Menurutnya, stabilitas keamanan adalah prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, dukungan kepolisian menjadi kunci dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait aset yang kerap menghadapi sengketa hukum maupun penguasaan oleh pihak-pihak tertentu.
Fokus pada Aset Pendidikan dan Perekonomian
Munafri sebelumnya memberi perhatian intens terhadap aset pendidikan, seperti lahan dan bangunan sekolah. Kini, fokusnya meluas ke aset perekonomian, termasuk Pasar Butung yang memiliki nilai strategis bagi aktivitas masyarakat.
“Salah satu yang menjadi perhatian pemkot adalah aset perekonomian termasuk Pasar Butung, karena itu adalah aset yang secara hukum telah dimenangkan oleh Pemkot Makassar,” ungkapnya.
24 Aset dalam Sengketa
Data Pemkot Makassar mencatat sedikitnya 24 aset kini berstatus sengketa akibat diklaim atau bahkan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Modus penyerobotan pun beragam, mulai dari menduduki lahan kosong hingga memasang plang tanda kepemilikan secara sepihak.
Untuk menertibkan kondisi ini, Pemkot Makassar resmi menggandeng Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Makassar. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat inventarisasi sekaligus memastikan pengamanan aset agar tata kelola pemerintahan berjalan tertib.
Harapan Munafri
Munafri menekankan bahwa kerjasama erat antara Pemkot, kepolisian, dan ATR/BPN menjadi langkah strategis untuk melindungi aset daerah. “Persoalan aset adalah pekerjaan krusial yang harus segera dituntaskan agar tidak menghambat program pembangunan maupun penganggaran daerah,” tandasnya.
Dengan komitmen tegas ini, Munafri ingin memastikan bahwa aset pendidikan dan perekonomian yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap terlindungi, sehingga pembangunan Kota Makassar dapat berjalan tanpa hambatan.
Tinggalkan Balasan