canvas.news Makassar — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan resmi meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Peluncuran yang berlangsung di Lapangan Karebosi, Sabtu (2/5/2026), dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, didampingi Ketua TP PKK Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman.
Yang membedakan pelaksanaan tahun ini adalah integrasi penuh SPMB ke dalam aplikasi LONTARA+, super app Pemkot Makassar yang menghadirkan layanan publik dalam satu genggaman. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara online, memantau proses seleksi secara real-time, hingga menerima notifikasi langsung terkait tahapan penerimaan siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan bahwa inovasi digital ini dirancang untuk memangkas antrean panjang, mencegah praktik kecurangan, serta memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel. “Dengan sistem ini, orang tua bisa melihat posisi pendaftaran anaknya, perkembangan seleksi, hingga peringkat berdasarkan jalur domisili secara terbuka,” jelasnya.
Selain melalui aplikasi, masyarakat tetap dapat mengakses laman resmi spmb.makassarkota.go.id. Namun, kehadiran LONTARA+ mempertegas arah kebijakan Pemkot Makassar dalam mendorong digitalisasi layanan pendidikan yang inklusif dan ramah pengguna.
Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan bahwa pembaruan sistem ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Berbagai kendala teknis, termasuk gangguan server, kini telah diantisipasi dengan penyediaan server terpisah untuk tiap jenjang pendidikan. “Jangan lagi ada alasan server down. Karena kalau itu terjadi, orang jadi curiga ada permainan. Sistem ini harus transparan,” tegasnya.
Jadwal pendaftaran SPMB 2026 untuk jenjang SD dan SMP akan berlangsung bertahap mulai Mei hingga Juni 2026. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, Pemkot Makassar optimistis pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berjalan lebih tertib, adil, dan bebas dari praktik tidak transparan.
Munafri menutup dengan menegaskan bahwa transparansi adalah kunci membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. “Dengan sistem ini, kita ingin pastikan tidak ada lagi ruang untuk permainan. Semua harus transparan,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan